MEMBANGUN SEKOLAH/MADRASAH RAMAH ANAK #1

Frase “ramah anak” santer terdengar bergaung ke seluruh negeri ini. Menyusul banyaknya pemberitaan tentang kekerasan terhadap anak. Utamanya ketika menyoroti kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, yaitu sekolah atau madrasah.

Maraknya tindak kekerasan dalam lingkungan pendidikan memunculkan wacana sekolah/madrasah ramah anak. Ini diharapkan mampu mencegah kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Dengan demikian lembaga pendidikan bisa kembali ke khittahnya sebagai tempat proses memanusiakan manusia.

Wacana sekolah/madrasah ramah anak (S/M-RA) menjadi hal yang sangat mendesak realisasinya mengingat kasus demi kasus yang terjadi semakin banyak. Data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada laman resminya www.kpai.go.id menunjukkan angka 4.376 (9,8%) dari keseluruhan kasus yang terpantau dimedia seluruh Indonesia pada tahun 2016. Angka yang sangat tinggi mengingat lembaga pendidikan adalah tempat di mana anak mendapat hak pendidikan untuk keperluan perkembanganya.

Diketahui bahwa kasus tersebut terjadi karena perbuatan guru terhadap siswa maupun oleh siswa terhadap siswa yang lainnya. Tindak kekerasan tersebut banyak dalam bentuk fisik dan tak jarang berujung ke kasus hukum. Biasanya, kekerasan terjadi dalambentuk hukuman yang tidak mendidik dari guru. Sedangkan kekerasan oleh sesama siswa terjadi ketika perploncoan saat tahun ajaran baru.

Mewujudkan S/M-RA mempunyai dasar hukum yang kuat berupa undang-undang yakni, UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu pasal dalam UU tersebut yaitu pada pasal 9 ayat 1 menyatakan “setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Dengan demikian menjadi terang bagaimana fungsi sekolah/madrasah dalam mengayomi peserta didik yang ada di dalamnya.

Tidak hanya menjamin pencegahan tindak kekerasan terhadap anak, namun S/M-RA juga harus menjamin hak-hak anak lainnya. Hak-hak tersebut di antaranya adalah dijamin pendidikannya dalam rangka proses perkembangan pribadinya dan kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat. Seperti yang telah diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 pasal 1.

Merujuk pada UU tersebut di atas, maka lembaga pendidikan harus bisa menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada pemenuhan hak anak. Dalam pelaksanaannya sekolah/madrasah tetap mengacu kepada 8 standar pendidikan yang ada. Sehingga sekolah/madrasah dalam penyusunan kurikulum yang akan diterapkan pada tiap tahunnya selalu mengacu dan mempertimbangkan hak-hak anak. Semua hal tersebut dicantumkan dalam Dokumen Kurikulum yang wajib disusun oleh sekolah/madrasah.